PRTSI Cab Tapanuli Bagian Selatan Akan Gugat PT. NSHE dan Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel

SIDIMPUAN ONLINE - Persatuan Rajatoga Sitompul SeIndonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan  melalui kuasa hukumnya, HENDRI PINAYUNGAN.SH & PARTNER dalam waktu dekat akan menggugat Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah untuk PLTA, PT.North Sumatera Hydro Energy (PT. NSHE), Lurah WEK I Kec. Batang Toru, Kepala Desa Marancar Julu, Kepala Desa Simaninggir, Kepala Desa Luat Lombang, Kepala Desa Batang Paya, Dharma Bakti Siregar, Ir Edward Siregar dan Marasonang Siregar ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Gugatan PRTSI Tabagsel melalui pemberian Kuasa yang ditanda tangani para ahli Waris DATU MANGGILING SITOMPUL SIBANGE BANGE terfokus pada ganti rugi pembayaran pembebasan lahan adat Lobu Sitompul Roncang Batu seluas lebih kurang 135 hektar.

Dalam gugatannya, Kuasa hukum Hendri Pinayungan Sitompul menyebutkan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Fasilitasi, Perwakilan PT NSHE, para Kepala Desa, Lurah dan Oknum-oknum tertentu dalam penetapan penerima pembayaran dan penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) di atas lahan adat Lobu Sitompul seluas lebih kurang 135 hektar melalui beberapa tahap pembayaran.

Dugaan pelangaran sangat terlihat pembayaran pembebasan  tahap pertama yaitu seluas 66 hektar dilakukan Tim Fasilitasi kepada Kelompok Tani Siluman. Dugaan ini dibuktikan dan didukung berbagai fakta seperti Kelompok Tani termaksud adalah Kelompok Tani Siluman. Artinya Kelompok Tani penerima pembayaran pembebasan itu tidak terdaftar pada GAPOKTAN Kec. Marancar. Kemudian dua (2) orang tokoh masyarakat yang berpengaruh yakni SS 52 Tahun dan RS 56 Tahun yang dikenal memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa Simaningir beberapa hari setelah kel;uar pengumuman pembebasan lahan tgl 3 Desember 2013 di Harian lokal Metro Tabagsel mencoba menyuap Ketua Parsadaan Sitompul sebesar Rp. 300.000.000,- agar tidak melakukan bantahan atau pernyataan keberatan atas pengumuman tersebut.

Kuasa Hukum PRTSI Tabagsel, Hendri Pinayungan Sitompul melanjutkan,  dalam gugatannya sebanyak 50 item pelangaran yang dilakukan secara bersama-sama  oleh Tim Fasilitasi, PT. NSHE, Para Lurah, Kepala Desa dan Oknum-oknum tertentu tersebut, merupakan tindak pidana penipuan serta perbuatan Korupsi bagi Tim Fasilitasi dari Pemkab Tapsel. (XX-1)