08.16.00
Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) juga diduga melakukan penyelewengan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Padang Sidempuan dan Barus senilai Rp1,5 miliar dan dana jaminan pelaksanaan sebesar Rp197 juta yang masih tertunggak. Massa juga menyebutkan pembangunan kantor UPT Padang Sidempuan juga menghabiskan dana hingga menimbulkan kerugian kurang lebih Rp3,3 miliar. Kemudian massa juga menuding pegawai Dispenda Sumut berinisial 'S' yang mempunyai jabatan strategis dan membagikan proyek-proyek secara ilegal kepada oknum LSM dan oknum aktivis
Sedangkan di Dinas Kesehatan Sumut untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp 5,1 miliar dan pengadaan Alkes pada pihak ketiga yang diduga menimbulkan kerugian sebesar Rp96,6 miliar. Sementara dugaan korupsi lainnya terjadi di Dinas Sosial Sumut untuk dana bantuan kegiatan pembinaan potensi dan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp5,2 miliar.
Tak hanya itu, massa juga membeberkan dugaan korupsi pada Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut sebesar Rp1,89 miliar dalam empat paket dinas PSDA yang putus kontrak. Selain itu ada lagi dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2013 yang tidak selesai pembangunan plank sepanjang 250 meter dengan dana Rp17,65 miliar lebih.
Namun sayangnya aspirasi mereka tidak langsung didengarkan oleh anggota DPRD Provinsi Sumut. Staf Humas DPRD Sumut Rusmiati mengatakan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota dewan yang masuk. Pasalnya, para anggota dewan bersama pimpinan sedang menyiapkan pelantikan caleg terpilih untuk periode 2014-2019./ CAESSARIA INDRA DIPUTRI/ WASPADA ONLINE / Editor: SASTROY BANGUN
(dat06/wol)
