21.13.00
Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) atau Pasar Bebas
akan bergulir akhir 2015. Kalangan pengusaha ingin Indonesia menjadi
penentu dan pemimpin di regional ASEAN.Namun kenyataanya di bidang pangan saja Indonesia belum berdaulat, seperti impor-impor pangan yang sudah dibuat di dalam negeri seperti impor ikan asin.
"Saya inginnya Indonesia become a lead, bukan follower. Kita jangan dong ngekor Malaysia, Singapura atau Thailand. Kita ini hebat, jangan dibilang 'nggak apa-apa kok, kita tetap hidup, ekonomi tetap jalan'," ujar Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Utama Kajo dalam diskusi Indonesia Global for Justice di Restoran Dapur Selera, Jl. Dr Soepomo, Jaksel, Jumat (19/9).
Jelang satu tahun sebelum menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN, ia menyatakan seharusnya pemerintah bukan lagi berkutat pada pembahasan persiapan strateginya. Persiapan yang dilakukan pemerintah menurut Utama seharusnya sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu.
"Harusnya sekarang hanya tinggal evaluasi. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa tuh, pemerintah diam-diam saja. Makanya kami (pelaku usaha) harus auto pilot lagi. Saya sudah dari 15 tahun lalu bicara dari kampus ke kampus, ke departemen dan kementerian. Saya sudah tanyakan apa strateginya?" kata Utama.
Pengusaha ini pun merinci sejumlah hal yang seharusnya dilakukan pemerintah ke depan untuk menghadapi AEC. Salah satu hal penting yang ditonjolkkan Utama adalah bagaimana Indonesia bukan hanya melakukan ketahanan pangan namun berdaulat atas pangan.
"Kita harus berdaulat atas pangan. Kalau Pak Jokowi bilang kita berdaulat pangan lewat pertanian, perikanan, dan perkebunan saya kira masih bisa kita kuasai. Strateginya yang paling utama adalah dengan adanya kehadiran negara beserta perangkat-perangkat dan instrumen negara," kata Utama.
Ketahanan pangan menurutnya masih memungkinkan negara untuk impor bahan pangan jika stok dalam negeri kekurangan. Sementara berdaulat pangan artinya dapat menyediakan bahan pangan melalui sumber-sumber yang ada di Indonesia.
"Tiongkok 10 tahun lalu sudah buat roadmap-nya. Bagaimana membuat pertanian di luar negaranya. Mereka punya lahan ada di Filipina, Afrika dll. Bahkan mereka juga punya sedikit di Indonesia. Kalau di Tiongkok ada topan atau musim beku, kebun mereka di Filipina, Afrika tetap hidup," katanya.
"Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka tidak habiskan devisa dengan impor beras, gula, kedelai dan lain-lain. Ikan asin saja kita impor," ungkapnya.
Ia mengatakan Indonesia sempat mengalami surplus beras dan pangan lainnya, misalnya pada 2007 dan 2008 Indonesia pernah swasembada beras.
"Kita pernah surplus imunisasi. Serentak imunisasi bayi se-Indonesia. Belakangan kok nggak ada? Infrastruktur, Trans Sumatera, Trans Jawa saja nggak jadi-jadi. Bisa bung kalau negara mau hadir," tutur Utama.
Selain itu, Petani Indonesia juga harus diberi kedaulatan. Artinya jangan memaksa petani untuk menanam beras.
"Indonesia timur kan yang paling cocok bukan beras, katakan jagung, singkong, sorgum. Orang Papua jgn disuruh makan beras. Papua dianugerahi 3,5 juta hutan sagu. Nggak usah tanam, pohon sagu tumbuh lagi. Pemerintah nggak mau hadir," sambungnya.
Selain langkah-langkah tersebut, penyediaan bibit tanaman dikatakan Utama menjadi hal penting yang perlu dilakukan untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan, dengan cara mendiversifikasi pangan.
"Negara tidak concern atau hadir untuk diversifikasi lahan. Di Jawa lahan-lahan yang subur atau mature menyusut 1.000 hektar per tahun. Berubah jadi rumah, kawasan industri. Kalau ini dibiarkan kan makin tidak tahan," tutup Utama.
Tidak Mampu Buat Mobil
Sementara itu presiden terpilih Joko Widodo menyayangkan sampai saat ini tidak ada mobil buatan dalam negeri. Dia membandingkan dengan pencapaian pembuatan pesawat yang bisa dilakukan putra-putra terbaik bangsa.
"Kita sudah berapa tahun merdeka? Masya buat pesawat aja bisa tapi mobil nggak? Logikanya itu bagaimana?," kata Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Jumat (19/9).
Ia mengatakan selama ini produksi mobil di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Indonesia bukan tak bisa membuat mobil. Hal ini terlihat dari mobil Esemka yang dulu diperkenalkannya saat masih jadi Wali Kota Solo. Namun, regulasi yang sulit menjadi kendala perkembangan mobil-mobil produksi dalam negeri.
"Itu problemnya. Oleh sebab itu keberpihakan pemerintah harus ada," ujarnya.
Menurutnya untuk mengembangkan dunia otomotif dalam negeri harus menjadi tujuan seluruh stake holder. Pemerintah sebagai pemenang regulasi, BUMN dan BUMD sebagai pihak produsen.
Saat disinggung mobil LCGC yang banyak dilirik para pengemudi, Jokowi hanya tersenyum. Pasalnya, saat mobil tersebut diluncurkan tahun lalu, Jokowi dan Ahok menjadi pihak yang paling keras menolak karena akan membuat jumlah kendaraan pribadi meningkat di Jakarta.
"Saya nggak jualan LCGC loh," ucapnya sambil tersenyum.
Terkait sulitnya mobil produksi dalam negeri, saat menjadi pembicara di seminar LIPI, Jokowi sempat menyinggung mobil Esemka yang dulu diperkenalkannya. Menurutnya, langkahnya menggunakan mobil buatan salah satu SMK Solo itu hanya untuk mendukung penelitian para siswa.
"Saya hanya jadi brand ambassador. Yang bekerja ya ak-anak yang di lapangan. Tapi kalau yang ngetop saya, bukan salah saya.
Tapi hal itu yang harus digarap. Hasil-hasil riset dan penelitian terus bisa diperbarui," ucap Jokowi di kantor LIPI, Selasa (16/9) lalu. (detikcom/c)
